Pusat Studi Hukum Properti Indonesia

Ikon

Just another WordPress.com weblog

UU no. 4 Tahun 1992 ttg perumahan dan pemukiman

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1992

TENTANG

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakikatnya

adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, perumahan dan

permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur

merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan

merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan

martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam rangka peningkatan harkat dan martabat,

mutu kehidupan dan kesejahteraan tersebut bagi setiap

keluargaIndonesia,pembangunanperumahandan

permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu

terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu,

terarah, berencana, dan berkesinambungan;

c. bahwa peningkatan dan pengembangan pembangunan

perumahan dan permukiman dengan berbagai aspek

permasalahannya perlu diupayakan sehingga merupakan satu

kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan

ekonomi, dan sosial budaya untuk mendukung ketahanan

nasional, mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup,

dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia

dalamberkeluarga,bermasyarakat,berbangsadan

bernegara;

d. bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan

(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2476) menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2611) sudah tidak sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan keadaan, dan oleh karenanya

dipandang perlu untuk mengatur kemba li ketentuan

mengenai perumahan dan permukiman dalam Undang-

Undang yang baru;

Mengingat
: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1.
2,
Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau

hunian dan sarana pembinaan keluarga;

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan

tempal tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana

dan sarana lingkungan;

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,

baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi

3.
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

4.
Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam

berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana

dan sarana lingkungan yang terstruktur;

Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang

memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana

mestinya;

Sarana lingkungan adalah fasililas penunjang, yang berfungsi untuk

penyelenggaraan dan penqembangan kehidupan ekonomi, sosial dan

budaya;

Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan;
Kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknya telah

dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar

yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi

dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan

rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Tingkat II dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan

sarana lingkungan, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta rencana

tata ruang lingkungannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus

Ibukota Jakarta;

Lingkungan siap bangun adalah sebidang tanah yang merupakan bagian

dari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan

dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai

dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling

tanah matang;

5.
6.
7.
8.
9.
10. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan

sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan,

pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian untuk membangun bangunan;

11. Konsolidasi tanah permukiman adalah upaya penataan kembali

penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah oleh masyarakat Pemilik

tanah melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap bangun

dan menyediakan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang

yang ditetapkan Pemerintah Daerah Tingkat II, khusus untuk Daerah

Khusus Ibukota Jakarta rencana tata ruangnya ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2
(1) Lingkup pengaturan Undang-undanginimeliputipenataandan

pengelolaan perumahan dari permukiman, baik di daerah perkotaan

maupun di daerah perdesaan, yang dilaksanakan secara terpadu dan

terkoordinasi.

(2) Lingkup Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang

menyangkut penataan perumahan meliputi kegiatan pembangunan baru,

pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya,

sedangkan yang menyangkut penataan permukiman meliputi kegiatan

pembangunan baru, perbaikan, peremajaan, perluasan, pemeliharaan,

dan pemanfaatannya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil

dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri,

keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4
Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk :
a.
b.
c.
d.
memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia,

dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;

mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan

yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang

rasional;

menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-

bidang lain.

BAB III

PERUMAHAN

Pasal 5
(1) Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau

menikmati dan/atau memilik i rumah yang layak dalam lingkungan yang

sehat, aman, serasi, dan teratur.

(2) Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk

berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Pasal 6
(1) Kegiatan pembangunan rumah atau peruma han dilakukan oleh pemilik hak

atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pembangunan rumah atau perumahan oleh bukan pemilik hak atas tanah

dapat dilakukan atas persetujuan dari pemilik hak atas tanah dengan

suatu perjanjian tertulis.

Pasal 7
(1) Setiap orang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajib :
a. mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif;

b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan

rencana pema ntauan lingkungan;

c. melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan

lingkungan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8
Setiap pemilik rumah atau yang dikuasakannya wajib :
a.
b.
memanfaatkan rumah sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya

sebagai tempat tinggal atau hunian;

mengelola dan memelihara rumah sebagaimana mestinya.

Pasal 9
Pemerintah dan badan-badan sosial atau keagamaan dapat menyelenggarakan

pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan khusus dengan tetap

memperhatikan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 10
Penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas rumah yang

dikuasai Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11
(1) Pemerintah melakukan pendataan rumah untuk menyusun kebijaksanaan

di bidang perumahan dan permukiman.

(2) Tata cara pendataan rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12
(1) Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan

atau izin pemilik.

(2) Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik

cara sewa-menyewa maupun dengan cara bukan sewa-menyewa.

dengan
(3) Penghunian rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan cara

sewa-menyewa dilakukan dengan perjanjian tertulis, sedangkan

penghunian rumah dengan cara bukan sewa-menyewa dapat dilakukan

dengan perjanjian tertulis.

(4) Pihak penyewa wajib menaati berakhirnya batas waktu sesuai dengan

perjanjian tertulis.

(5) Dalam hal penyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak bersedia

meninggalkan rumah yang disewa sesuai dengan batas waktu yang

disepakati dalam perjanjian tertulis, penghunian dinyatakan tidak sah

atau tanpa hak dan pemilik rumah dapat meminta bantuan instansi

Pemerintah yang berwenang untuk menertibkannya.

(6) Sewa-menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis atau tertulis tanpa

batas waktu yang telah berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang

ini dinyatakan telah berakhir dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah

berlakunya Undang-undang ini.

(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),

ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 13
(1) Pemerintah mengendalikan harga sewa rumah yang dibangun dengan

memperoleh kem udahan dari Pemerintah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14
Sengketa yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah

diselesaikan melalui badan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15
(1) Pemilikan rumah dapat dijadikan jaminan utang.
(2) a. Pembebanan fidusia atas rumah dilakukan dengan akta otentik yang

dibuat oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

b. Pembebanan hipotek atas rumah beserta tanah yang haknya dimiliki

pihak yang sama dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 16
(1) Pemilikan rumah dapat beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan atau

dengan cara pemindahan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemindahan pemilikan rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan dengan akta otentik.

Pasal 17
Peralihan hak milik at as satuan rumah susun dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERMUKIMAN

Pasal 18
(1) Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan

kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan

terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.

(2) Pembangungan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) ditujukan untuk :

a.
b.
Menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan

lingkungan permukiman;

Mengintegrasikan secara terpa du dan meningkatkan kualitas

lingkungan perumahan yang telah ada di dalam atau disekitarnya.

(3) Satuan-satuan lingkungan permukiman satu dengan yang lain saling

dihubungkan oleh jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan

kawasan lain yang memberikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perkotaan

dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan.

Pasal 19
(1) Untuk mewujudkan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, pemerintah daerah menetapkan satu bagian atau lebih dari

kawasan permukiman menurut rencana tata ruang wilayah perkotaan dan

rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan yang telah memenuhi

persyaratan sebagai kawasan siap bangun.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya

meliputi penyediaan :

a.

b.

c.

rencana tata ruang yang rinci;

data mengenai luas, batas, dan pemilikan tanah

jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan.

(3) Program pembangunan daerah dan program pembangunan sektor

mengenai prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum sebagian

diarahkan untuk mendukungterwujudnya kawasan siap bangun

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20
(1) Pengelolaan kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik Negara dan/atau badan

lain yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditugasi untuk itu.

(3) Pembentukan badan lain serta penunjukkan badan usaha milik negara

dan/atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

(4) Dalam menyelenggarakan pengelolaan kawasan siap bangun, badan usaha

milik negara atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan

ayat (3) dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, koperasi, dan badan-badan usaha swasta di bidang

pembangunan perumahan.

(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak menghilangkan

wewenang dan tanggungjawab badan usaha milik negara atau badan lain

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(6) Persyaratan dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat

(4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21
(1) Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri

yang bukan dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah, dilakukan oleh

badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang ditunjuk oleh

Pemerintah.

(2) Tata cara penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22
(1) Di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun Pemerintah

memberikan penyuluhan dan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada

masyarakat pemilik tanah sehingga bersedia dan mampu melakukan

konsolidasi tanah dalam rangka penyediaan kaveling tanah matang.

(2) Pelepasan hak atas tanah di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap

bangun hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pemilik tanah

yang bersangkutan.

(3) Pelepasan hak atas tanah di lingkungan siap bangun yang berdiri s ndirie

yang bukan hasil konsolidasi tanah oleh masyarakat pemilik tanah, hanya

dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik hak atas tanah.

(4) Pelepasan hak atas tanah di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap

bangun yang belum berwujud kaveling tanah matang, hanya dapat

dilakukan kepada Pemerintah melalui badan-badan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (2).

(5) Tata cara pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23
Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh badan usaha di bidang

pembangunan perumahan dilakukan hanya di kawasan siap bangun atau di

lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri.

Pasal 24
Dalam membangun lingkungan siap bangun selain memenuhi ketentuan pada

Pasal 7, badan usaha dibidang pembangunan perumahan wajib :

a.
melakukan pematangan tanah, penataan penggunaan tanah, penataan

penguasaan tanah, dan penataan pemilikan tanah dalam rangka

penyediaan kaveling tanah matang;

membang un jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan

membangun rumah, memelihara, dan mengelolanya sampai dengan

pengesahan dan penyerahannya kepada pemerintah daerah;

mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan utilitas umum;
membanlu masyarakat pemilik tanah yang tidak berkeinginan melepaskan

hak atas tanah di dalam atau di sekitarnya dalam melakukan konsolidasi

tanah;

melakukan penghijauan lingkungan;
menyediakan tanah untuk sarana lingkungan;
membangun rumah.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Pasal 25
(1) Pembang unan lingkungan siap bangun yang dilakukan masyarakat pemilik

tanah melalui konsolidasi tanah dengan memperhatikan ketentuan pada

Pasal 7, dapat dilakukan secara bertahap yang meliputi kegiatan –

kegiatan :

a. pematangan tanah;
b. penataan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah;
c. penyediaan prasarana lingkungan;
d. penghijauan lingkungan;
e. pengadaan tanah untuk sarana lingkungan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26
(1) Badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang membangun

lingkungan siap bangun dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa

rumah.

(2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24, sesuai dengan kebutuhan

setempat, badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang

membangun linkungan siap bangun dapat menjual kaveling tanah matang

ukuran kecil dan sedang tanpa rumah.

(3) Kaveling tanah matang ukuran kecil, sedang, menengah, dan besar hasil

upaya konsolidasi tanah milik masyarakat dapat diperjualbelikan tanpa

rumah.

Pasal 27
(1) Pemerintah memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada

masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap

pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk

meningkatkan kualitas permukiman.

(2) Peningkatan kualitas permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayal (1)

berupa kegiatan-kegiatan :

a. perbaikan atau pemugaran;

b. peremajaan;

c. pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

(3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28
(1) Pemerintah daerah dapat menetapkan suatu lingkungan permukiman

sebagai permukiman kumuh yang tidak layak huni.

(2) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat mengupayakan langkah-

langkah pelaksanaan program peremajaan lingkungan kumuh untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghuni.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan Peraturan Pemerintah

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29
(1) Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan

seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan

permukiman.

(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dapat dilakukan secara perseorangan atau dalam bentuk usaha

bersama.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 30
(1) Pemerintah melakukan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman

dalam bentuk pengaturan dan pembimbingan, pemberian bantuan dan

kemudahan,penelitiandanpengembangan,perencanaandan

pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.

(2) Pemerintah melakukan pembinaan badan usaha di bidang perumahan dan

permukiman.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31
Pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan

rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan

perkotaan yang menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait serta rencana,

program, dan priorilas pembangunan perumahan dan permukiman.

Pasal 32
(1) Penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman

diselenggarakan dengan:

a. penggunaan tanah yang langsung dikuasai Negara;

b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

c. pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah yang dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tata cara penggunaan tanah yang langsung dikuasai Negara dan tatacara

konsolidasi tanah oleh pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) butir a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33
(1) Untuk memberikan bantuan dan/atau kemudahan kepada masyarakat

dalam membangun rumah sendiri atau memiliki rumah, Pemerintah

melakukan upaya pemupukan dana.

(2) Bantuan dana/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berupa kredit perumahan.

Pasal 34
Pemerintah memberikan pembinaan agar penyelenggaraan pembangunan

perumahan dan permukiman selalu memanfaatkan teknik dan teknologi,

industri bahan bangunan, jasa konstruksi, rekayasa dan rancang bangun yang

tepat guna dan serasi dengan lingkungan.

Pasal 35
(1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang perumahan dan

permukiman kepada pemerintah daerah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36
(1) Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal

7 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya 10 (seputuh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang karena kelalaiannya mengakibatkan pelanggaran atas

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan

pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-

tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(3) Setiap badan karena kelalaiannya mengakibatkan pelanggaran atas

ketenluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 24 Pasal 26

ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun

dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000.000.00(seratus juta rupiah).

(4) Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal

12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun

dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta

rupiah).

Pasal 37
Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan harga tertinggi

sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,00

(dua puluh juta rupiah).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-IAIN

Pasal 38
Penerapan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak

menghilangkan kewajibannya untuk tetap memenuhi ket entuan Undang-undang

ini.

Pasal 39
Jika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dipenuhi oleh suatu

badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, maka izin

usaha badan tersebut dicabut.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan

di bidang perumahan dan permukiman yang telah ada tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan Undang -undang ini atau belum diganti atau diubah

berdasarkan Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Pada saat mulai berlakunya Undang -undang ini, Undang-undang nomor 1

Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 6

tahun 1962 tentang Pokok-pokok perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476) menjadi Undang-undang

(Lembaran Negara Tahun 1964 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2611) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya

diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak

Undang-undang ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret t992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
SO EHA RTO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.
MOERDIONO
Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 23

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

ttd.
Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: