Pusat Studi Hukum Properti Indonesia

Ikon

Just another WordPress.com weblog

UU no. 28 Thn 2002 ttg bangunan gedung

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang
:
a.
bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang

merata materiil dan spiritual berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat

manusiamelakukankegiatannyauntuk

mencapai berbagai sasaran yang menunjang

terwujudnya tujuan pembangunan nasional;

bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan

secara tertib, diwujudkan sesuai dengan

fungsinya,sertadipenuhinyapersyaratan

administratif dan teknis bangunan gedung;

bahwaagarbangunangedungdapat

terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai

dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat

dan upaya pembinaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d perlu membentuk Undang-undang

tentang Bangunan Gedung;

b.
c.
d.
e.
Mengingat
:
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
2
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya

berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi

sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau

tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,

budaya, maupun kegiatan khusus.

Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang

meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta

kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan

bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk

kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung

beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian

bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan

sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh

atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau

prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna

menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan

bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan

bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan

menurut periode yang dikehendaki.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh

atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau

prasarana dan sarananya.

Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang,

atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan

gedung.

Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau

bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan

pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola

bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi

yang ditetapkan.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3
11.
Pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang

mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis

atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan

lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung,

termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang

berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di

dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan

terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta

para menteri.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta

perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah,

kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2
12.
13.
14.
15.
Bangunangedungdiselenggarakanberlandaskanasaskemanfaatan,

keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan

lingkungannya.

Pasal 3
Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:
1.
2.
mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata

bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;

mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin

keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan,

kenyamanan, dan kemudahan;

mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Pasal 4
Undang-undang ini mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang

meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan

pembinaan.

3.
4
BAB III

FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5
(1)
(2)
Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha,

sosial dan budaya, serta fungsi khusus.

Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret,

rumah susun, dan rumah tinggal sementara.

Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputibangunangedunguntukperkantoran,perdagangan,

perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan

penyimpanan.

Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan,

pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan

dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
Pasal 6
(1)
Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus

sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin

mendirikan bangunan.

Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan

kembali oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan perubahan fungsi

bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(2)
(3)
(4)
5
BAB IV

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7
(1)
(2)
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status

kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan

bangunan gedung.

Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk

bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang

berlaku.

Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat,

bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan

bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan

oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

Bagian Kedua

Persyaratan Administratif Bangunan Gedung

Pasal 8
(1)
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang

meliputi:

a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang

hak atas tanah,

b. status kepemilikan bangunan gedung, dan

c. izin mendirikan bangunan gedung,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau

bagian bangunan gedung.

Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan

tertib pembangunan dan pemanfaatan.

Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan

pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
(4)
6
Bagian Ketiga

Persyaratan Tata Bangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9
(1)
Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung,

arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak

lingkungan.

Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan

oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana tata bangunan dan

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung

Pasal 10
(1)
Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi persyaratan peruntukan lokasi,

kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang

ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memberikan informasi secara

terbuka tentang persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan

gedung bagi masyarakat yang memerlukannya.

Pasal 11
(1)
(2)
Persyaratan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang tata ruang.

Bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah tanah, air,

dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu

keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi

prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai pembangunan bangunan gedung sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

(2)
(3)
(2)
(3)
7
Pasal 12
(1)
Persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien

lantai bangunan, dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.

Persyaratan jumlah lantai maksimum bangunan gedung atau bagian

bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus

mempertimbangkan keamanan, kesehatan, dan daya dukung lingkungan

yang dipersyaratkan.

Bangunan gedung tidak boleh melebihi ketentuan maksimum kepadatan

dan ketinggian yang ditetapkan pada lokasi yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan penetapan kepadatan dan

ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13
(1)
Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) meliputi:

a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi

pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi;

b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak

antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang

bersangkutan.

Persyaratan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung

yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan

batas-batas lokasi, keamanan, dan tidak mengganggu fungsi utilitas kota,

serta pelaksanaan pembangunannya.

Ketentuan mengenai persyaratan jarak bebas bangunan gedung

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

Pasal 14
(1)
Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata

ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan

gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan

antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai

perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur dan

lingkungan yang ada di sekitarnya.

(2)
(3)
(4)
(2)
(3)
(2)
8
(3)
Persyaratan tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung,

dan keandalan bangunan gedung.

Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan

gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung,

ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan

lingkungannya.

Ketentuan mengenai penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam,

keseimbangan, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 15
(4)
(5)
(1)
Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku

bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting

terhadap lingkungan.

Persyaratan pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)
Bagian Keempat

Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 16
(1)
Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3), meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan,

kenyamanan, dan kemudahan.

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung.

(2)
9
Paragraf 2

Persyaratan Keselamatan

Pasal 17
(1)
Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan kemampuan bangunan

gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan

gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan

bahaya petir.

Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban

muatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan

kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam

mendukung beban muatan.

Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan

menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

merupakankemampuanbangunangedunguntukmelakukan

pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif

dan/atau proteksi aktif.

Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah bahaya petir

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan

gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya petir melalui

sistem penangkal petir.

Pasal 18
(1)
Persyaratan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan

kukuh dalam mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (2) merupakan kemampuan struktur bangunan gedung

yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum

dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta

untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk mendukung beban

muatan yang timbul akibat perilaku alam.

Besarnya beban muatan dihitung berdasarkan fungsi bangunan gedung

pada kondisi pembebanan maksimum dan variasi pembebanan agar bila

terjadi keruntuhan pengguna bangunan gedung masih dapat

menyelamatkan diri.

Ketentuan mengenai pembebanan, ketahanan terhadap gempa bumi

dan/atau angin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2)
(3)
(4)
(2)
(3)
10
Pasal 19
(1)
Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem

proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi

kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api,

kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada

untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap

kebakaran.

Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem

proteksi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi

kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran,

pengendalian asap, dan sarana penyelamatan kebakaran.

Bangunan gedung, selain rumah tinggal, harus dilengkapi dengan sistem

proteksi pasif dan aktif.

Ketentuan mengenai sistem pengamanan bahaya kebakaran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 20
(1)
Pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) merupakan kemampuan

bangunan gedung untuk melindungi semua bagian bangunan gedung,

termasuk manusia di dalamnya terhadap bahaya sambaran petir.

Sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan

instalasi penangkal petir yang harus dipasang pada setiap bangunan

gedung yang karena letak, sifat geografis, bentuk, dan penggunaannya

mempunyai risiko terkena sambaran petir.

Ketentuan mengenai sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Persyaratan Kesehatan

Pasal 21
Persyaratan kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (1) meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan

penggunaan bahan bangunan gedung.

Pasal 22
(1)
Sistem penghawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan

kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara yang harus disediakan pada

bangunan gedung melalui bukaan dan/atau ventilasi alami dan/atau

ventilasi buatan.

(2)
(3)
(4)
(2)
(3)
11
(2)
Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan

bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk

ventilasi alami.

Ketentuan mengenai sistem penghawaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23
(3)
(1)
Sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan

kebutuhan pencahayaan yang harus disediakan pada bangunan gedung

melalui pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk

pencahayaan darurat.

Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan

bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk

pencahayaan alami.

Ketentuan mengenai sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24
(2)
(3)
(1)
Sistem sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan

kebutuhan sanitasi yang harus disediakan di dalam dan di luar bangunan

gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor

dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.

Sistem sanitasi pada bangunan gedung dan lingkungannya harus

dipasang sehingga mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaannya,

tidak membahayakan serta tidak mengganggu lingkungan.

Ketentuan mengenai sistem sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25
(2)
(3)
(1)
Penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan

tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Ketentuan mengenai penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

(2)
12
Paragraf 4

Persyaratan Kenyamanan

Pasal 26
(1)
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan

antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran

dan tingkat kebisingan.

Kenyamanan ruang gerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan

tata letak ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.

Kenyamanan hubungan antarruang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari tata letak ruang

dansirkulasiantarruangdalambangunangedunguntuk

terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

Kenyamanan kondisi udara dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur

dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan

gedung.

Kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

merupakan kondisi dimana hak pribadi orang dalam melaksanakan

kegiatan di dalam bangunan gedungnya tidak terganggu dari bangunan

gedung lain di sekitarnya.

Kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh

suatu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan

gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul baik dari

dalam bangunan gedung maupun lingkungannya.

Ketentuan mengenai kenyamanan ruang gerak, tata hubungan

antarruang, tingkat kondisi udara dalam ruangan, pandangan, serta

tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5

Persyaratan Kemudahan

Pasal 27
(1)
Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung,

serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan

gedung.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
13
(2)
Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan

aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang

cacat dan lanjut usia.

Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi

penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti,

ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas

komunikasi dan informasi.

Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam

bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 28
(3)
(4)
(1)
Kemudahan hubungan horizontal antarruang dalam bangunan gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan

bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar

ruang.

Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan

koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.

Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antarruang dalam

bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29
(2)
(3)
(1)
Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk

sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau

tangga berjalan dalam bangunan gedung.

Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang

menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan

mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan

pengguna.

Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan

kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan

mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai standar

teknis yang berlaku.

Bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) harus

dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (lift) yang dipasang sesuai

dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.

Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan

gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2)
(3)
(4)
(5)
14
Pasal 30
(1)
Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi

sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur

evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya,

kecuali rumah tinggal.

Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang

jelas.

Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 31
(1)
Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut

usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan

keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.

Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas

lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.

Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan

lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32
(1)
Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (3) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung untuk

kepentingan umum.

Ketentuan mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Kelima

Persyaratan Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Pasal 33
Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus,

selain harus memenuhi ketentuan dalam Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan

Bagian Keempat pada Bab ini, juga harus memenuhi persyaratan administratif

dan teknis khusus yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
15
BAB V

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 34
(1)
(2)
Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan,

pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan

gedung sebagaimana dimaksud dalam Bab IV undang-undang ini.

Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung,

penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.

Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Bab IV undang-undang ini, tetap harus

memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap.

Bagian Kedua

Pembangunan

Pasal 35
(1)
(2)
(3)
Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui

perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya.

tahapan
(3)
(4)
Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik

sendiri maupun di tanah milik pihak lain.

Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian

tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana

teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk

izin mendirikan bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus.

Pasal 36
(4)
(1)
Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan

teknis dari tim ahli.

Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan

oleh Pemerintah setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli.

Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) bersifat ad hoc terdiri atas para ahli yang diperlukan

sesuai dengan kompleksitas bangunan gedung.

(2)
(3)
16
(4)
Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana teknis bangunan

gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan

keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 37
(1)
Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna

bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan

memenuhi persyaratan laik fungsi.

Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila

telah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Bab

IV undang-undang ini.

Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada

bangunan gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik

fungsi.

Dalam pemanfaatan bangunan gedung, pemilik atau pengguna bangunan

gedung mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam

undang-undang ini.

Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan, dan

pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pelestarian

Pasal 38
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar

budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi

dan dilestarikan.

Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan

dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah dengan memperhatikan

ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan

atas bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau

karakter cagar budaya yang dikandungnya.

Perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan

lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi

dan/atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(2)
(3)
(4)
17
(5)
Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan,

pemugaran dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan

ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pembongkaran

Pasal 39
(1)
Bangunan gedung dapat dibongkar apabila:

a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;

b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung

dan/atau lingkungannya;

c. tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a dan b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

hasil pengkajian teknis.

Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan

pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.

Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap

keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan

rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Pemerintah

Daerah.

Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung

Pasal 40
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung

mempunyai hak:

a. mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah atas rencana

teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan;

b. melaksanakan pembangunanbangunan gedung sesuai dengan

perizinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

c. mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau

lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah Daerah;

d. mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dari Pemerintah Daerah karena bangunannya ditetapkan sebagai

bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan;

e. mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari

Pemerintah Daerah;

18
f.
mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah Daerah

atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.

(2)
Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung

mempunyai kewajiban:

a. menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi

persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;

b. memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);

c. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan

rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas

waktu berlakunya izin mendirikan bangunan;

d. meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas perubahan

rencana teknis bangunangedung yang terjadipada tahap

pelaksanaan bangunan.

Pasal 41
(1)
Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna

bangunan gedung mempunyai hak:

a. mengetahui tata cara/proses penyelenggaraan bangunan gedung;

b. mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas

bangunan pada lokasi dan/atau ruang tempat bangunan akan

dibangun;

c. mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan keandalan

bangunan gedung;

d. mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan gedung yang

laik fungsi;

e. mendapatkan keterangan tentang bangunan gedung dan/atau

lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik danpengguna

bangunan gedung mempunyai kewajiban:

a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;

b. memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkala;

c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan

pemeliharaan bangunan gedung;

d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi

bangunan gedung;

e. memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik

fungsi;

f. membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik

fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya dalam

pemanfaatannya, atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan,

dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum.

(2)
19
BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal
(1)
42
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat :

a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;

b. memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di

bidang bangunan gedung;

c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang

berwenang terhadap penyusunan rencana tatabangunan dan

lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan

penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap

lingkungan;

d. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang

mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan

umum.

Ketentuan mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 43
(2)
(1)
Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara

nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib

penyelenggaraan bangunan gedung.

PemerintahDaerahmelaksanakanpembinaanpenyelenggaraan

bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di daerah.

Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan

masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) melakukan

pemberdayaan masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.

Ketentuan mengenai pembinaan bangunan gedung sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

(2)
(3)
(4)
(5)
20
BAB VIII

SANKSI

Pasal 44
Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan

fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif

dan/atau sanksi pidana.

Pasal 45
(1)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dapat

berupa:

a.peringatan tertulis,

b.pembatasan kegiatan pembangunan,

c.penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan

pembangunan,

d.penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan

gedung,

e.pembekuan izin mendirikan bangunan gedung,

f.pencabutan izin mendirikan bangunan gedung,

g.pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung,

h.pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau

i.perintah pembongkaran bangunan gedung.

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus)

dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 46
(1)
Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak

memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10%

(sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan

kerugian harta benda orang lain.

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak

memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15%

(lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya

mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat

seumur hidup.

(2)
(3)
(4)
(2)
21
(3)
Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak

memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20%

(dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Dalam proses peradilan atas tindakan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 47
(4)
(5)
(1)
Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan

yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan

bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana

denda.

Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) meliputi:

a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika

karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;

b. pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika

karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga

menimbulkan cacat seumur hidup;

c. pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika

karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48
(2)
(3)
(1)
Peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung yang telah ada

dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tetap

berlaku sampai diadakan peraturanpelaksanaan yang baru

berdasarkan undang-undang ini.

Bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya undang-undang ini izinnya

dinyatakan masih tetap berlaku.

Bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin

mendirikan bangunan pada saat undang-undang ini diberlakukan, untuk

(2)
(3)
22
memperoleh izin mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat laik

fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK

INDONESIA,

ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 134
Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

ttd
Lambock V. Nahattands
23
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

UMUM
Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana

dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh

masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan,

kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat

Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai

peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan

produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan

gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan

serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung

yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan

lingkungannya.

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh

karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan

penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan

bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan

administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara

tertib.

Undang-undang tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung,

persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk

hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap

penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan

pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan

penutup.

Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas

kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung

dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan

dan berkeadilan.

24
Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif bukan hanya

dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk

kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan

persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung

pada umumnya.

Perwujudan bangunan gedung juga tidak terlepas dari peran penyedia jasa

konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa

konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas atau manajemen

konstruksi maupun jasa-jasa pengembangannya, termasuk penyedia jasa

pengkaji teknis bangunan gedung. Oleh karena itu, pengaturan bangunan

gedung ini juga harus berjalan seiring dengan pengaturan jasa konstruksi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka semua penyelenggaraan

bangunan gedung baik pembangunan maupun pemanfaatan, yang dilakukan di

wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, swasta,

masyarakat, serta oleh pihak asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang

tercantum dalam Undang-undang tentang Bangunan Gedung.

Dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan teknologi, baik informasi maupun

arsitektur dan rekayasa, perlu adanya penerapan yang seimbang dengan tetap

mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dan

karakteristik arsitektur dan lingkungan yang telah ada, khususnya nilai-nilai

kontekstual, tradisional, spesifik, dan bersejarah.

Pengaturandalamundang-undanginijugamemberikanketentuan

pertimbangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang

sangat beragam. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong,

memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat

memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini secara bertahap sehingga

jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam

menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungannya dapat dinikmati oleh

semua pihak secara adil dan dijiwai semangat kemanusiaan, kebersamaan, dan

saling membantu, serta dijiwai dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang

baik.

Undang-undang ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif,

sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya,

termasuk Peraturan Daerah, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dalam

undang-undang lain yang terkait dalam pelaksanaan undang-undang ini.

25
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Asas kemanfaatan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung

dapat diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta

sebagai wadah kegiatan manusia yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan

yang berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan kepantasan.

Asas keselamatan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung

memenuhi persyaratan bangunan gedung, yaitu persyaratan keandalan

teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunan

gedung, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, di samping

persyaratan yang bersifat administratif.

Asas keseimbangan dipergunakan sebagai landasan agar keberadaan

bangunan gedung berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan

ekosistem dan lingkungan di sekitar bangunan gedung.

Asas keserasian dipergunakan sebagai landasan agar penyelenggaraan

bangunan gedung dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan

bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Dalam tiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk dengan

pertimbangan aspek sosial dan ekologis bangunan gedung.

Pengertian tentang lingkup pembinaan termasuk kegiatan pengaturan,

pemberdayaan, dan pengawasan.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Rumah tinggal sementara adalah bangunan gedung fungsi hunian yang

tidak dihuni secara tetap seperti asrama, rumah tamu, dan sejenisnya.

26
Ayat (3)
Lingkup bangunan gedung fungsi keagamaan untuk bangunan masjid

termasuk mushola, dan untuk bangunan gereja termasuk kapel.

Ayat (4)
Lingkup bangunan gedung fungsi usaha adalah:

a.Perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;

b.Perdagangan, seperti warung, toko, pasar, dan mal;

c.Perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;

d.Perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, dan hotel;

e.Wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olah raga,

anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan;

f.Terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api,

bandara, dan pelabuhan laut;

g.Penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung

parkir.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang

fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan

nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan

masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi,

dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan

gedung berdasarkan usulan menteri terkait.

Bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-kubu dan atau

pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan

laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi.

Bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo

amunisi.

Ayat (7)
Kombinasi fungsi dalam bangunan gedung misalnya kombinasi fungsi

hunian dan fungsi usaha, seperti bangunan gedung rumah-toko,

rumah-kantor, apartemen-mal, dan hotel-mal, atau kombinasi fungsi-

fungsi usaha seperti bangunan gedung kantor-toko dan hotel-mal.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
27
Ayat (2)
Penetapan fungsi bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah diberikan

dalam proses perizinan mendirikan bangunan gedung.

Ayat (3)
Setiap perubahan fungsi bangunan gedung harus diikuti oleh

pemenuhan persyaratan bangunan gedung terhadap fungsi yang baru,

dan diproses kembali untuk mendapatkan perizinan yang baru dari

Pemerintah Daerah.

Perubahan fungsi bangunan gedung termasuk perubahan pada fungsi

yang sama, misalnya fungsi usaha perkantoran menjadi fungsi usaha

perdagangan atau fungsi sosial pelayanan pendidikan menjadi fungsi

sosial pelayanan kesehatan.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Misalnya pembangunan bangunan gedung seperti mal, terminal, dan

perkantoran yang dibangun di atas atau di bawah jalan atau sungai,

termasuk yang berada di atas atau di bawah ruang publik.

Izin penggunaan atau pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi yang

berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan prasarana

dan sarana umum atau fasilitas lainnya tempat bangunan gedung

tersebut akan dibangun di atasnya atau di bawahnya.

Ayat (5)
Bangunan gedung adat adalah bangunan gedung yang didirikan

berdasarkan kaidah-kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai

budayanya, misalnya bangunan rumah adat.

28
Bangunan gedung semi permanen adalah bangunan gedung yang

digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi

permanen atau yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.

Bangunan gedung darurat adalah bangunan gedung yang fungsinya

hanya digunakan untuk sementara, dengan konstruksi tidak permanen

atau umur bangunan yang tidak lama, misalnya direksi keet dan kios

penampungan sementara.

Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu lokasi sebagai daerah

bencana dan menetapkan larangan membangun pada batas waktu

tertentu atau tak terbatas dengan pertimbangan keselamatan dan

keamanan demi kepentingan umum atau menetapkan persyaratan

khusus tata cara pembangunan apabila daerah tersebut telah dinilai

tidak membahayakan.

Bagi bangunan gedung yang rusak akibat bencana diperkenankan

mengadakan perbaikan darurat atau mendirikan bangunan gedung

sementara untuk kebutuhan darurat dalam batas waktu penggunaan

tertentu, dan Pemerintah Daerah dapat membebaskan dan/atau

meringankanketentuanperizinannyanamundengantetap

memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia.

Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat berkewajiban menata

bangunan tersebut di atas agar menjamin keamanan, keselamatan, dan

kemudahannya, serta keserasian dan keselarasan bangunan gedung

dengan arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Hak atas tanah adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan

dalambentuksertifikatsebagaitandabukti

penguasaan/kepemilikan tanah, seperti hak milik, hak guna

bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan, dan

hak pakai. Status kepemilikan atas tanah dapat berupa sertifikat,

girik, pethuk, akte jual beli, dan akte/bukti kepemilikan lainnya.

Izin pemanfaatan pada prinsipnya merupakan persetujuan yang

dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas

tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

Huruf b
Status kepemilikan bangunan gedung merupakan surat bukti

kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung.

Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung,

pemilik yang baru wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam

undang-undang ini.

29
Huruf c
Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah surat bukti dari

Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat

mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan

berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah

disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan orang atau badan hukum dalam undang-

undang ini meliputi orang perorangan atau badan hukum.

Badan hukum privat antara lain adalah perseroan terbatas, yayasan,

badan usaha yang lain seperti CV, firma dan bentuk usaha lainnya,

sedangkanbadanhukumpublikantaralainterdiridari

instansi/lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara, perusahaan

milik daerah, perum, perjan, dan persero dapat pula sebagai pemilik

bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah instansi teknis di

kabupaten/kota yang berwenang menangani pembinaan bangunan

gedung.

Pendataan, termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakukan pada

saat proses perizinan mendirikan bangunan dan secara periodik, yang

dimaksudkan untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan

bangunan gedung, memberikan kepastian hukum tentang status

kepemilikan bangunan gedung, dan sistem informasi.

Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai pelaksanaan dari

asas pemisahan horizontal, selanjutnya pemilik bangunan gedung

memperoleh surat bukti kepemilikan bangunan gedung dari Pemerintah

Daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Rencana tata bangunan dan lingkungan digunakan untuk

pengendalianpemanfaatanruangsuatulingkungan/kawasan,

menindaklanjuti rencana rinci tata ruang dan sebagai panduan

rancangan kawasan dalam rangka perwujudan kualitas bangunan

30
gedung dan lingkungan yang berkelanjutan dari aspek fungsional,

sosial, ekonomi, dan lingkungan bangunan gedung termasuk ekologi

dan kualitas visual.

Rencana tata bangunan dan lingkungan memuat persyaratan tata

bangunan yang terdiri atas ketentuan program bangunan gedung dan

lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana

investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian

pelaksanaan.

Rencana tata bangunan dan lingkungan ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah dan dapat disusun berdasarkan kemitraan Pemerintah Daerah,

swasta, dan/atau masyarakat sesuai tingkat permasalahan pada

lingkungan/kawasan yang bersangkutan.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Intensitas bangunan gedung adalah ketentuan teknis tentang

kepadatan dan ketinggian bangunan gedung yang dipersyaratkan pada

suatu lokasi atau kawasan tertentu, yang meliputi koefisien dasar

bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), dan jumlah lantai

bangunan.

Ketinggian bangunan gedung adalah tinggi maksimum bangunan

gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu.

Jarak bebas bangunan gedung adalah area di bagian depan, samping

kiri dan kanan, serta belakang bangunan gedung dalam satu persil

yang tidak boleh dibangun.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan peruntukan lokasi adalah suatu ketentuan

dalam rencana tata ruang kabupaten/kota tentang jenis fungsi atau

kombinasi fungsi bangunan gedung yang boleh dibangun pada suatu

persil/kavling/blok peruntukan tertentu.

31
Ayat (2)
Bangunan gedung dimungkinkan dibangun di atas atau di bawah

tanah, air, atau prasarana dan sarana umum seperti jalur jalan

dan/atau jalur hijau setelah mendapatkan izin dari pihak yang

berwenang dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana yang

bersangkutan, dengan pertimbangan tidak bertentangan dengan

rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan, tidak

mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang bersangkutan, serta

tetap mempertimbangkan keserasian bangunan gedung dengan

lingkungannya.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan koefisien dasar bangunan (KDB) adalah

koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan

luas persil/kaveling/ blok peruntukan.

Yang dimaksud dengan koefisien lantai bangunan (KLB) adalah

koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan

gedung dan luas persil/ kaveling/blok peruntukan.

Penetapan KDB, KLB, dan ketinggian bangunan gedung pada suatu

lokasi sesuai ketentuan tata ruang dan diatur oleh Pemerintah Daerah

melalui rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
32
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan garis sempadan adalah garis yang membatasi

jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan

gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan

lainnya, batas tepi sungai/pantai, jalan kereta api, rencana saluran,

dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.

Tepi sungai adalah garis tepi sungai yang diukur pada waktu pasang

tertinggi.

Tepi pantai adalah garis pantai yang diukur pada waktu pasang

tertinggi dan waktu bulan purnama.

Penetapan garis sempadan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah

dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan,

kemudahan, serta keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan.

Ayat (2)
Untuk bangunan gedung fasilitas umum seperti bangunan sarana

transportasi bawah tanah, penetapan jarak bebas bangunan ditetapkan

secara khusus oleh Pemerintah Daerah setelah mempertimbangkan

pendapat para ahli.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Persyaratan arsitektur bangunan gedung dimaksudkan untuk

mendorong perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungan

yang mampu mencerminkan jati diri dan menjadi teladan bagi

lingkungannya, serta yang dapat secara arif mengakomodasikan nilai-

nilai luhur budaya bangsa .

Ayat (2)
Pertimbangan terhadap bentuk dan karakteristik arsitektur dan

lingkungan yang ada di sekitar bangunan gedung dimaksudkan untuk

lebih menciptakan kualitas lingkungan, seperti melalui harmonisasi

nilai dan gaya arsitektur, penggunaan bahan serta warna bangunan

gedung.

Ayat (3)
Cukup jelas.
33
Ayat (4)
Ruang luar bangunan gedung diwujudkan untuk sekaligus mendukung

pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan

kemudahan bangunan gedung, disamping untuk mewadahi kegiatan

pendukung fungsi bangunan gedung dan daerah hijau di sekitar

bangunan.

Ruang terbuka hijau diwujudkan dengan memperhatikan potensi

unsur-unsur alami yang ada dalam tapak seperti danau, sungai,

pohon-pohon menahun, tanah serta permukaan tanah, dan dapat

berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi serta estetika.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dampak penting adalah perubahan yang sangat

mendasar pada suatu lingkungan yang diakibatkan oleh suatu

kegiatan.

Bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap

lingkungan adalah bangunan gedung yang dapat menyebabkan:

a. perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan, yang

melampaui baku mutu lingkungan menurut peraturan perundang-

undangan;

b.perubahan mendasar pada komponen lingkungan yang

melampaui kriteria yang diakui berdasarkan pertimbangan ilmiah;

c.terancam dan/atau punahnya spesies-spesies yang langka

dan/atauendemik, dan/atau dilindungi menurut peraturan

perundang-undangan atau kerusakan habitat alaminya;

d.kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung (seperti

hutan lindung, cagar alam, taman nasional, dan suaka

margasatwa) yang ditetapkan menurut peraturan perundang-

undangan;

e.kerusakan atau punahnya benda-benda dan bangunan gedung

peninggalan sejarah yang bernilai tinggi;

f.perubahan areal yang mempunyai nilai keindahan alami yang

tinggi;

g.timbulnya konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau

Pemerintah.

Ayat (2)
a.
Persyaratan lingkungan bangunan gedung meliputi persyaratan-

persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan, ruang sempadan

bangunan, tapak basement, hijau pada bangunan, sirkulasi dan

fasilitas parkir, pertandaan, dan pencahayaan ruang luar

bangunan gedung.

34
b.
c.
Persyaratan terhadap dampak lingkungan berpedoman kepada

Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tentang

kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan

dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib

memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk

memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Persyaratan teknis pengelolaan dampak lingkungan meliputi

persyaratanteknisbangunan,persyaratanpelaksanaan

konstruksi, pembuangan limbah cair dan padat, serta pengelolaan

daerah bencana.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keandalan bangunan gedung adalah keadaan

bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan,

kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai

dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sistem proteksi pasif adalah suatu sistem proteksi kebakaran pada

bangunan gedung yang berbasis pada disain struktur dan arsitektur

sehingga bangunan gedung itu sendiri secara struktural stabil dalam

waktu tertentu dan dapat menghambat penjalaran api serta panas bila

terjadi kebakaran.

Sistem proteksi aktif dalam mendeteksi kebakaran adalah sistem

deteksi dan alarm kebakaran, sedangkan sistem proteksi aktif dalam

memadamkan kebakaran adalah sistem hidran, hose-reel, sistem

sprinkler, dan pemadam api ringan.

Ayat (4)
Cukup jelas.
35
Pasal 18
Ayat (1)
Persyaratan kemampuan mendukung beban muatan selain beban berat

sendiri, beban manusia, dan beban barang juga untuk mendukung

bebanyangtimbulakibatperilakualamsepertigempa

(tektonik/vulkanik) dan angin ribut/badai, menurunnya kekuatan

material yang disebabkan oleh penyusutan, relaksasi, kelelahan, dan

perbedaan panas, serta kemungkinan tanah longsor, banjir, dan

bahaya kerusakan akibat serangga perusak dan jamur.

Ayat (2)
Variasi pembebanan adalah variasi beban bangunan gedung pada

kondisi kosong, atau sebagian kosong dan sebagian maksimum.

Bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari dua lantai harus

disertai dengan perhitungan struktur dalam menyusun rencana

teknisnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Konstruksi tahan api adalah konstruksi yang unsur struktur

pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural

terhadap beban muatannya yang dinyatakan dalam tingkat ketahanan

api (TKA) elemen bangunan, yang meliputi ketahanan dalam memikul

beban, penjalaran api (integritas), dan penjalaran panas (isolasi).

Kompartemenisasi adalah penyekatan ruang dalam luasan maksimum

dan/atau volume maksimum ruang sesuai dengan klasifikasi bangunan

dan tipe konstruksi tahan api yang diperhitungkan. Dinding penyekat

pembentuk kompartemen dimaksudkan untuk melokalisir api dan asap

kebakaran, atau mencegah penjalaran panas ke ruang bersebelahan.

Pemisahan adalah pemisahan vertikal pada bukaan dinding luar,

pemisahan oleh dinding tahan api, dan pemisahan pada shaft lift.

Bukaan adalah lubang pada dinding atau lubang utilitas (ducting AC,

plumbing, dsb.) yang harus dilindungi atau diberi katup penyetop

api/asap untuk mencegah merambatnya api/asap ke ruang lainnya.

Untuk mendukung efektivitas sistem proteksi pasif dipertimbangkan

adanya jalan lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam

kebakaran dan/atau jalan belakang (brandgang) yang dapat dipakai

untuk evakuasi dan/atau pemadaman api.

36
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Rumah tinggal tunggal, khususnya rumah inti tumbuh dan rumah

sederhana sehat, tidak diwajibkan dilengkapi dengan sistem proteksi

pasif dan aktif, tetapi disesuaikan berdasarkan kemampuan setiap

pemilik bangunan gedung serta pertimbangan keselamatan bangunan

gedung dan lingkungan disekitarnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Sistempenghawaanjugamempertimbangkan

penghematan energi dalam bangunan gedung.

Ayat (2)
Ketentuan bukaan untuk ventilasi alami bangunan gedung juga

disesuaikan terhadap ketinggian bangunan gedung dan kondisi

geografis.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Sistempencahayaanjugamempertimbangkan

penghematan energi dalam bangunan gedung.

prinsip-prinsip
prinsip-prinsip
Pencahayaan buatan adalah penyediaan penerangan buatan melalui

instalasi listrik dan/atau sistem energi dalam bangunan gedung agar

orang di dalamnya dapat melakukan kegiatannya sesuai fungsi

bangunan gedung.

37
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Penyaluran air hujan harus dialirkan ke sumur resapan dan/atau ke

saluran jaringan sumur kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pada bangunan gedung yang karena fungsinya mempersyaratkan

tingkat kenyamanan tertentu, untuk mendapatkan tingkat temperatur

dan kelembaban udara di dalam ruangan dapat dilakukan dengan

pengkondisian udara.

Pengkondisian udara dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-

prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung.

38
Ayat (5)
Kenyamanan pandangan dapat diwujudkan melalui gubahan massa

bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan ruang luar

bangunan, serta dengan memanfaatkan potensi ruang luar bangunan,

ruang terbuka hijau alami atau buatan, termasuk pencegahan terhadap

gangguan silau dan pantulan sinar.

Ayat (6)
Kenyamanan terhadap getaran adalah suatu keadaan dengan tingkat

getaran yang tidak menimbulkan gangguan bagi kesehatan dan

kenyamanan seseorang dalam melakukan kegiatannya. Getaran dapat

berupa getaran kejut, getaran mekanik atau seismik baik yang berasal

dari dalam bangunan maupun dari luar bangunan.

Kenyamanan terhadap kebisingan adalah keadaan dengan tingkat

kebisingan yang tidak menimbulkan gangguan pendengaran,

kesehatan, dan kenyamanan bagi seseorang dalam melakukan

kegiatan.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan aksesibilitas pada bangunan gedung meliputi

jalan masuk, jalan keluar, hubungan horisontal antarruang, hubungan

vertikal dalam bangunan gedung dan sarana transportasi vertikal, serta

penyediaan akses evakuasi bagi pengguna bangunan gedung, termasuk

kemudahan mencari, menemukan, dan menggunakan alat pertolongan

dalam keadaan darurat bagi penghuni dan terutama bagi para

penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita hamil, terutama untuk

bangunan gedung pelayanan umum.

Aksesibilitas harus memenuhi fungsi dan persyaratan kinerja,

ketentuan tentang jarak, dimensi, pengelompokan, jumlah dan daya

tampung, serta ketentuan tentang konstruksinya.

Yang dimaksud dengan :

-mudah, antara lain kejelasan dalam mencapai ke lokasi, diberi

keterangan dan menghindari risiko terjebak;

-nyaman, antara lain melalui ukuran dan syarat yang memadai;

39
-
aman, antara lain terpisah dengan jalan ke luar untuk kebakaran,

kemiringan permukaan lantai, serta tangga dan bordes yang

mempunyai pegangan atau pengaman.

Ayat (3)
Kelengkapan prasarana dan sarana bangunan gedung, yaitu jenis,

jumlah/volume/kapasitas, disesuaikan dengan fungsi bangunan

gedung dan persyaratan lingkungan lokasi bangunan gedung sesuai

ketentuan yang berlaku.

Fasilitas komunikasi dan informasi seperti sistem komunikasi, rambu

penuntun, petunjuk, dan media informasi lain.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bencana lain, seperti bila terjadi gempa,

kerusuhan, atau kejadian darurat lain yang menyebabkan pengguna

bangunan gedung harus dievakuasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Rumah tinggal tunggal, khususnya rumah inti tumbuh dan rumah

sederhana sehat, tidak diwajibkan dilengkapi dengan fasilitas dan

aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Bangunan gedung fungsi hunian seperti apartemen, flat atau

sejenisnya tetap diharuskan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas

bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

40
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Instansi yang berwenang adalah instansi yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang bertugas membina dan/atau

menyelenggarakan bangunan gedung dengan fungsi khusus.

Pasal 34
Ayat (1)
Kegiatan pengawasan bersifat melekat

penyelenggaraan bangunan gedung.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan mengenai penyedia jasa konstruksi mengikuti peraturan

perundang-undangan tentang jasa konstruksi.

Ayat (4)
Pelaksanaan penahapan pemenuhan ketentuan dalam undang-undang

ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi

sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Pasal 35
Ayat (1)

Perencanaan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan

penyusunan rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi

dan persyaratan teknis yang ditetapkan, sebagai pedoman dalam

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan

pendirian, perbaikan, penambahan, perubahan, atau pemugaran

konstruksibangunangedungdan/atauinstalasidan/atau

perlengkapan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang

telah disusun.

pada
setiap
kegiatan
41
Pengawasan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan

pengawasan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan

sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan atau kegiatan

manajemen konstruksi pembangunan gedung.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan perjanjian tertulis adalah akta otentik yang

memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak, jangka

waktu berlakunya perjanjian, dan ketentuan lain yang dibuat

dihadapan pejabat yang berwenang.

Kesepakatan perjanjian sebagaimana dimaksud di atas harus

memperhatikan fungsi bangunan gedung dan bentuk pemanfaatannya,

baik keseluruhan maupun sebagian.

Ayat (4)
Rencana teknis bangunan gedung dapat terdiri atas rencana-rencana

teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal,

pertamanan, tata ruang dalam, dan disiapkan oleh penyedia jasa

perencanaan yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail

pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat

umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan, dan

laporan perencanaan.

Persetujuan rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin

mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan asas

kelayakan administrasi dan teknis, prinsip pelayanan prima, serta tata

laksana pemerintahan yang baik.

Perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap

pelaksanaan harus dilakukan oleh dan/atau atas persetujuan

perencana teknis bangunan gedung, dan diajukan terlebih dahulu

kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan.

Untuk bangunan gedung fungsi khusus izin mendirikan bangunannya

ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah

Daerah.

Pasal 36
Ayat (1)
Tim ahli dibentuk berdasarkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah

Daerah untuk membantu memberikan nasihat dan pertimbangan

profesional atas rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan

umum atau tertentu.

42
Ayat (2)
Untuk bangunan gedung fungsi khusus, rencana teknisnya harus

mendapatkan pertimbangan dari tim ahli terkait sebelum disetujui oleh

instansi yang berwenang dalam pembinaan teknis bangunan gedung

fungsi khusus.

Ayat (3)
Keberadaan tim ahli bangunan gedung disesuaikan dengan

kompleksitas bangunan gedung yang memerlukan nasihat dan

pertimbangan profesional, dapat mencakup masyarakat ahli di luar

disiplin bangunan gedung sepanjang diperlukan, bersifat independen,

objektif, dan tidak terdapat konflik kepentingan.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud laik fungsi, yaitu berfungsinya seluruh atau sebagian

dari bangunan gedung yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan

tatabangunan,sertapersyaratankeselamatan,kesehatan,

kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi

yang ditetapkan.

Ayat (2)
Suatu bangunan gedung dinyatakan laik fungsi apabila telah dilakukan

pengkajian teknis terhadap pemenuhan seluruh persyaratan teknis

bangunan gedung, dan Pemerintah Daerah mengesahkannya dalam

bentuk sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Ayat (3)
Pemeriksaan secara berkala dilakukan pemilik bangunan gedung

melalui pengkaji teknis sebagai persyaratan untuk mendapatkan atau

perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
43
Pasal 38
Ayat (1)
Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Undang-Undang

tentang Cagar Budaya.

Ayat (2)
Bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan

dapat berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau

sisa-sisanya yang berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau

mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta

dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan

kebudayaan, termasuk nilai arsitektur dan teknologinya.

Ayat (3)
Yang dimaksud mengubah, yaitu kegiatan yang dapat merusak nilai

cagar budaya bangunan gedung dan/atau lingkungan yang harus

dilindungi dan dilestarikan.

Perbaikan, pemugaran, dan pemeliharaan bangunan gedung dan

lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan harus dilakukan

dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta

pengamanannya sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya

semula,ataudapatdimanfaatkansesuaidenganpotensi

pengembangan lain yang lebih tepat berdasarkan kriteria yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Huruf a
Bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki

lagi berarti akan membahayakan keselamatan pemilik dan/atau

pengguna apabila bangunan gedung tersebut terus digunakan.

Dalam hal bangunan gedung dinyatakan tidak laik fungsi tetapi

masih dapat diperbaiki, pemilik dan/atau pengguna diberikan

kesempatan untuk memperbaikinya sampai dengan dinyatakan

laik fungsi.

44
Dalam hal pemilik tidak mampu, untuk rumah tinggal apabila

tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki serta membahayakan

keselamatan penghuni atau lingkungan, bangunan tersebut harus

dikosongkan.Apabila bangunan tersebut membahayakan

kepentingan umum, pelaksanaan pembongkarannya dapat

dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b
Yang dimaksud dapat menimbulkan bahaya adalah ketika dalam

pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya dapat

membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan.

Huruf c
Termasuk dalam pengertian bangunan gedung yang tidak sesuai

peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota, sehingga tidak dapat diproses izin mendirikan

bangunannya.

Ayat (2)
Pemerintah Daerah menetapkan status bangunan gedung dapat

dibongkar setelah mendapatkan hasil pengkajian teknis bangunan

gedung yang dilaksanakan secara profesional, independen dan objektif.

Ayat (3)
Dikecualikan bagi rumah tinggal tunggal, khususnya rumah inti

tumbuh dan rumah sederhana sehat.

Kedalaman dan keluasan tingkatan pengkajian teknis

bergantung pada kompleksitas dan fungsi bangunan gedung.

Ayat (4)
Rencana teknis pembongkaran bangunan gedung termasuk gambar-

gambarrencana, gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat

pelaksanaan pembongkaran, jadwal pelaksanaan, serta rencana

pengamanan lingkungan.

Pelaksanaan pembongkaran yang memakai peralatan berat dan/atau

bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran

bangunan gedung yang telah mendapatkan sertifikat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)
Cukup jelas.
sangat
45
Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a
Persetujuan rencana teknis bangunan gedung yang telah

memenuhi persyaratan merupakan kewajiban dan tanggung jawab

yang melekat pada Pemerintah Daerah.

Persetujuan dari Pemerintah Daerah atas rencana teknis bangunan

gedung yang telah memenuhi persyaratan diperoleh secara cuma-

cuma dari instansi yang berwenang.

Huruf b
Perizinan pembangunan bangunan gedung berupa izin mendirikan

bangunan gedung yang diperoleh dari Pemerintah Daerah secara

cepat dan murah/terjangkau setelah rencana teknis bangunan

gedung disetujui.

Biaya izin mendirikan bangunan gedung bersifat terjangkau

disesuaikan dengan fungsi, kepemilikan, dan kompleksitas

bangunan gedung, sertadimaksudkan untuk mendukung

pembiayaan pelayanan perizinan, menerbitkan surat bukti

kepemilikanbangunangedungdanpembinaanteknis

penyelenggaraan bangunan gedung.

Huruf c
Surat ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan yang

dilindungi dan dilestarikan diperoleh dari Pemerintah Daerah

secara cuma-cuma.

Huruf d
Penetapaninsentifdilaksanakanberdasarkan

perundang-undangan dan/atau Peraturan Daerah.

Huruf e
Izin tertulis dari Pemerintah Daerah berupa perubahan izin

mendirikan bangunan gedung karena adanya perubahan fungsi

bangunan gedung.

Huruf f
Penetapan ganti rugi dilaksanakan berdasarkan

perundang-undangan dan/atau Peraturan Daerah.

peraturan
peraturan
46
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Pemilik dan pengguna bangunan gedung dapat memperoleh secara

cuma-cuma informasi pedoman tata cara, keterangan persyaratan dan

penyelenggaraan serta peraturan bangunan gedung yang tersedia di

Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Huruf a
Tidak dibenarkan memanfaatkan bangunan gedung yang tidak

sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung

meliputipemeriksaanterhadappemenuhanpersyaratan

administratif dan teknis bangunan gedung sesuai dengan

fungsinya, dengan tingkatan pemeriksaan berkala disesuaikan

dengan jenis konstruksi, mekanikal dan elektrikal, serta

kelengkapan bangunan gedung.

Pemeriksaan secara berkala dilakukan pada periode tertentu, atau

karena adanya perubahan fungsi bangunan gedung, atau karena

adanya bencana yang berdampak penting pada keandalan

bangunan gedung, seperti kebakaran dan gempa.

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh

pengkaji teknis yang kompeten dan memiliki sertifikat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, serta melaporkan kepada

Pemerintah Daerah atas hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

Pemerintah Daerah mengatur kewajiban pemeriksaan secara

berkala, dan dapat secara acak melakukan pemeriksaan atas hasil

pengkajian teknis yang dilakukan oleh pengkaji teknis.

47
Huruf e
Perbaikan dilakukan terhadap seluruh, bagian, komponen, atau

bahan bangunan gedung yang dinyatakan tidak laik fungsi dari

hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengkaji teknis, sampai

dengan dinyatakan telah laik fungsi.

Huruf f
Selain pemilik, pengguna juga dapat diwajibkan membongkar

bangunan gedung dalam hal yang bersangkutan terikat dalam

perjanjian menggunakan bangunan yang tidak laik fungsi.

Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a
Apabila terjadi ketidaktertiban dalam pembangunan, pemanfaatan,

pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung, masyarakat

dapat menyampaikan laporan, masukan, dan usulan kepada

Pemerintah Daerah.

Setiap orang juga berperan dalam menjaga ketertiban dan

memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti dalam memanfaatkan

fungsi bangunan gedung sebagai pengunjung pertokoan, bioskop,

mal, pasar, dan pemanfaat tempat umum lain.

Huruf b
Yang dimaksud dengan penyempurnaan dalam butir ini adalah

termasuk perbaikan Peraturan Daerah tentang bangunan gedung

sehingga sesuai dengan undang-undang ini.

Huruf c
Penyampaian pendapat dan pertimbangan dapat melalui tim ahli

bangunan gedung yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau

melalui forum dialog dan dengar pendapat publik.

Penyampaian pendapat tersebut dimaksudkan agar masyarakat

yang bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam

penataan bangunan dan lingkungannya.

Huruf d
Gugatan perwakilan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan oleh perorangan atau kelompok orang yang

mewakiliparapihakyangdirugikanakibatadanya

penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan,

atau membahayakan.

48
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Pembinaan dilakukan dalam rangka tata pemerintahan yang baik

melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan sehingga

setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan

tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya,

serta terwujudnya kepastian hukum.

Pengaturan dilakukan dengan pelembagaan peraturan perundang-

undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung

sampai dengan di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.

Pemberdayaan dilakukan terhadap para penyelenggara bangunan

gedung dan aparat Pemerintah Daerah untuk menumbuh-kembangkan

kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam penyelenggaraan

bangunan gedung.

Pengawasan dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan

penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung

dan upaya penegakan hukum.

Ayat (2)
Pelaksanaan pembinaan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada

peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pengawasan

atas pemerintahan daerah.

Ayat (3)
Masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung seperti masyarakat

ahli, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, masyarakat pemilik dan

pengguna bangunan gedung, dan aparat pemerintah.

Ayat (4)
Pemberdayaan masyarakat yang belum mampu dimaksudkan untuk

menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

bangunan gedung melalui upaya internalisasi, sosialisasi, dan

pelembagaan di tingkat masyarakat.

Ayat (5)
Cukup jelas.
49
Pasal 44
Pengenaan sanksi tidak berarti membebaskan pemilik dan/atau pengguna

bangunan gedung dari kewajibannya memenuhi ketentuan yang ditetapkan

dalam undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan

oleh administrator (pemerintah) kepada pemilik dan/atau pengguna

bangunan gedung tanpa melalui proses peradilan karena tidak

terpenuhinya ketentuan undang-undang ini.

Sanksi administratif meliputi beberapa jenis, yang pengenaannya

bergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau

pengguna bangunan gedung.

Yang dimaksud dengan nilai bangunan gedung dalam ketentuan sanksi

adalah nilai keseluruhan suatu bangunan pada saat sedang dibangun bagi

yang sedang dalam proses pelaksanaan konstruksi, atau nilai keseluruhan

suatu bangunan gedung yang ditetapkan pada saat sanksi dikenakan bagi

bangunan gedung yang telah berdiri.

Pasal 45
Ayat (1)
Sanksi administratif ini bersifat alternatif.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan

pembangunan adalah surat perintah penghentian pekerjaan

pelaksanaan sampai dengan penyegelan bangunan gedung.

Huruf d
Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan

gedung adalah surat perintah penghentian pemanfaatan sampai

dengan penyegelan bangunan gedung.

Huruf e
Cukup jelas.
50
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Pelaksanaan pembongkaran dilaksanakan dan menjadi tanggung

jawab pemilik bangunan gedung.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Untuk membantu proses peradilan dan menjaga objektivitas serta nilai

keadilan, hakim dalam memutuskan perkara atas pelanggaran tersebut

dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari tim ahli di

bidang bangunan gedung.

51
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bangunan gedung yang telah memiliki izin mendirikan bangunan

sebelum disahkannya undang-undang ini, secara berkala tetap harus

dinilai kelaikan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang ini.

Bangunan gedung yang telah memiliki izin mendirikan bangunan

sebelum disahkannya undang-undang ini, juga harus didaftarkan

bersamaan dengan kegiatan pendataan bangunan gedung secara

periodik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, atau berdasarkan

prakarsa masyarakat sendiri.

Ayat (3)
Bangunan gedung yang belum memiliki izin mendirikan bangunan

pada saat dan setelah diberlakukannya undang-undang ini, diwajibkan

mengurus izin mendirikan bangunan melalui pengkajian kelaikan

fungsi bangunan gedung dan mendapatkan sertifikat laik fungsi.

Pengkajian kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh pengkaji

teknis dan dapat bertahap sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan

budaya masyarakat berdasarkan penetapan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal belum terdapat pengkaji teknis dimaksud, pengkajian teknis

dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan memberikan

kemudahan serta pelayanan yang baik kepada masyarakat yang akan

mengurus izin mendirikan bangunan atau sertifikat laik fungsi

bangunan gedung.

Pasal 49
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4247
52
53

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: